DESIGNED BY DILA
banner kiri.jpg
Print

Perda Syariah Langgar CEDAW

Written by Administrator. Posted in Latest News

Salah satu kontributor Jurnal Perempuan Jerman, Dewi Candraningrum, pada Senin 19 Mei 2008 lalu mendapatkan undangan untuk memberikan Gastvortrag (Kuliah Tamu) oleh Berthold Damshäuser di Institut für Orient und Asienwissenschaften, Universität Bonn. Kuliah tamu ini merupakan salah satu hasil penelitiannya di Universität Münster atas maraknya jilbab pasca runtuhnya Suharto. Selain dihadiri oleh kurang lebih 25 mahasiswa, kuliah ini juga menjadi ajang pertukaran budaya dan informasi bagi mahasiswa Jerman untuk mengetahui Indonesia lebih jauh. Beberapa mahasiswa menanyakan tentang kemungkinan melakukan praktikum di Yayasan Jurnal Perempuan di Jakarta untuk keperluan penelitian.

Lautan Jilbab Pasca 1998

Pak Trum, demikian komunitas sastra Indonesia biasa memanggil Berthold Damshäuser, memberikan kata pengantar untuk para mahasiswa tentang perkembangan terakhir Indonesia setelah tahun 1998. Hampir setiap bulan Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting, dengan adanya kebijakan-kebijakan baru di beberapa daerah. Kebijakan baru ini salah satunya diinspirasi oleh pemahaman literal Syariah. Dewi Candraningrum pada kesempatan ini menyampaikan bahwa ada banyak keragaman tafsir atas ayat jilbab, yaitu Surat An Nur ayat 31 dan Surat Al Ahzab ayat 53 dan 59. Di Saudi Arabia, ayat ini ditafsirkan sebagai mewajibkan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua matanya. Perempuan di beberapa daerah di Arab diwajibkan memakai burqa dan niqab, yaitu penutup wajah semacam cadar.

Sedang di Indonesia, salah satu tafsir utama dari Departemen Agama adalah menyarankan untuk menutup dada, sementara tafsir baru pasca 1998 yang mulai banyak dipasarkan dalam ruang sosiologi agama adalah menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jilbabisasi masal di Indonesia terutama dipengaruhi oleh Revolusi Iran tahun 1979 dan Gerakan Tarbiyah dari Mesir. Gerakan Tarbiyah ini subur di sekolah dan universitas negeri. Islam model baru pasca 1998 ini kurang memberi penekanan pada kajian kesejarahan dan kontekstual atas aturan-aturan yang terbit dan terinspirasi oleh Hukum Shariah. Kajian agama secara klinis telah secara bagus diberikan di UIN (Universitas Islam Negeri) di Indonesia, akan tetapi sangat kurang sekali di Universitas Negeri. Dari fakta tersebut, telah jelas disuratkan bahwa tafsir ayat jilbab sangat beragam dan plural di Indonesia pasca runtuhnya rejim Suharto.

Tatapan Perempuan atas Quran & Hadits

Dalam kuliah tamu ini Dewi Candraningrum mengajukan pendekatan pembacaan memakai kerangka feminisme, yang dapat membantu mengurai lapis-lapis kuasa yang menempel pada selembar kain ini. Jika sebelumnya, pembacaan atas Quran dan Hadits banyak didominasi oleh pendekatan pembacaan androsentris, yaitu pembacaan dari sudut pandang maskulin, maka pembacaan dari tatapan perempuan akan membantu mengurai makna secara lebih adil dan setara jender.

Dalam tradisi pemikiran Islam modern, feminis-feminis penting telah pula dilahirkan seperti Fatima Mernissi dari Maroko, Lila Abu-Lughod, Nawal El-Shaadawi, Leila Ahmed dari Mesir yang sekarang menjadi Profesor di Universitas Harvard, kemudian tidak kalah penting Asma Barlas, dan Indonesia memiliki feminis kajian Islam seperti Siti Musdah Mulia. Para feminis kajian Islam tersebut memberikan terobosan cara pembacaan yang berbeda untuk menyajikan makna yang lebih adil jender dan mengikut konteks perkembangan sosiologi agama Abad 21. Sudah saatnya cara-cara pembacaan a la Abad Pertengahan yang misoginis dan androsentris mendapatkan penyegaran dan pembacaan ulang dengan semangat kebaruan untuk memenuhi tuntutan kehidupan Abad 21 yang lebih adil jender, baik kepada perempuan maupun minoritas seksual.

Perda Syariah Melanggar CEDAW

Dalam Gastvortrag tersebut, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mendapatkan beasiswa DAAD untuk menempuh studi S3 ini, menjelaskan bahwa keragaman tafsir ini merupakan perayaan dan euphoria atas terkekangnya Indonesia dalam kungkungan rejim Orde Baru sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Setelah Orde Baru tumbang, persaingan antar tafsir ini berimbas cukup penting pada ruang sosio politik dan kebijakan di Indonesia. Banyak politisi daerah yang kemudian mengadopsi hanya salah satu tafsir atas beragamnya tafsir atas ayat jilbab. Hak dan otoritas selembar kain ini, yaitu jilbab, jika dahulunya dimiliki oleh perempuan, sekarang telah digunakan sebagai kartu politik untuk menarik massa untuk kepentingan politik sesaat atau untuk menutupi ketidakbecusan pemerintah setempat menyejahterakan rakyatnya.

Menurut laporan Komnas Perempuan, telah nyata terbukti 27 kebijakan yang melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan sipil perempuan. Di samping melanggar hak-hak minoritas, hak-hak perempuan dilanggar oleh pemaksaan Perda Berpakaian Muslimah, Perda Anti Maksiat dan Anti Pelacuran dan beberapa Perda lain yang melarang perempuan keluar di atas jam 10 malam. Masih menurutnya, hak dan otoritas atas jilbab, baik untuk memakai atau tidak, seharusnya menjadi hak perempuan, dan bukan hak negara. Jika hak ini dirampas oleh negara, maka negara telah melakukan kekerasan dan keputusan inkonstitusional dengan melanggar Pancasila, UUD 1945 dan terutama Konvensi atas Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No 7 Tahun 1984. Dalam penutup ditandaskan bahwa, multivokalitas ragam tafsir atas Quran dan Hadits tidak boleh menciderai hak-hak perempuan dan minoritas. Dan negara dituntut menjamin tercapainya keadilan jender bagi setiap warga negara. (yp/dc)

TOP