DESIGNED BY DILA
shop-ad.jpg
Print

Written by Administrator. Posted in Latest News

Ketika perubahan iklim terjadi, maka perempuanlah yang terkena dampak terbesar. Demikian dikemukakan oleh perwakilan IPF, Ibu Demplon, dalam Testimony: Women Group's (4/12) yang diselenggarakan oleh IPF di Kampung CSF.

Acara ini memperdengarkan kesaksian-kesaksian perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengenai dampak perubahan iklim di daerah masing-masing. Dalam kegiatan ini, ditampilkan kesaksian perempuan-perempuan dari korban Lapindo, Petani Perempuan Makasar, korban tambang Sulawesi, Sumatra, dan Lampung.

Pada umumnya, mereka menceritakan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami akibat perubahan iklim makin meningkat. Seperti Ibu Atisah Salid yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Won, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penjelasannya, ia mengungkap fakta bahwa pencemaran lingkungan di sepanjang bantaran Sungai Gajah Won, seperti menumpuknya sampah, makin menjadi. Hal ini amat mengganggu aktivitas harian, seperti MCK, warga sepanjang Sungai Gajah Won.

Print

Written by Administrator. Posted in Latest News

Mengingat posisi Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai focal point Indonesia sekaligus Chairman pada sidang ASEAN Task Force on Codex (ATFC)  ke 8 yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-28 Mei 2008 di Bukittinggi, Sumatera Barat, maka BSN perlu hadir dalam sidang Special SOM-29th AMAF di Chiang Mai, Thailand, tanggal 5-7 Agustus 2008.

Sidang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Koperasi/Ketua SOM Thailand dan wakilnya adalah Ketua SOM AMAF Vietnam serta dihadiri oleh delegasi wakil dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, Vietnam dan Sekretariat ASEAN, delegasi Indonesia  dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan beranggotakan para wakil dari Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Luar Negeri dan Kepala Pusat  Penerapan Standar dari BSN.

Print

Written by Administrator. Posted in Latest News

Undang-Undang Dasar 1945 adalah payung hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada satu kelompok pun yang berhak mencantumkan diri dalam UUD, termasuk Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Yudi Latif, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Mulya Jakarta, menanggapi usulan Forum Umat Islam untuk mencantumkan Islam sebagai agama resmi dalam UUD 1945. "Tidak betul itu. Tidak bisa dicantumkan satu klausul dalam UUD 1945 untuk kelompok tertentu," kata Yudi Latif yang dihubungi via telepon, Jumat (22/8).

Usulan pencantuman Islam sebagai agama resmi dalam UUD 1945 disampaikan anggota FUI Ustad Zainuddin saat menemui Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Kamis (21/8). Menurut Zainuddin, pencantuman itu penting untuk menghindari penafsiran terhadap satu agama yang melenceng dari keyakinan mayoritas, seperti terjadi pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Yudi Latif menilai usulan tersebut tidak tepat lagi saat ini. Sebab, yang sekarang harus didesak adalah membangun bangsa yang bersatu dan berdaulat. Dia menduga usulan tersebut sebagai upaya penggunaan simbol agama untuk tujuan tertentu. "Jangan ditarik-tarik lagi," ujarnya.

TOP