DESIGNED BY DILA
banner kiri.jpg

Undang-Undang Dasar 1945 adalah payung hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada satu kelompok pun yang berhak mencantumkan diri dalam UUD, termasuk Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Yudi Latif, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Mulya Jakarta, menanggapi usulan Forum Umat Islam untuk mencantumkan Islam sebagai agama resmi dalam UUD 1945. "Tidak betul itu. Tidak bisa dicantumkan satu klausul dalam UUD 1945 untuk kelompok tertentu," kata Yudi Latif yang dihubungi via telepon, Jumat (22/8).

Usulan pencantuman Islam sebagai agama resmi dalam UUD 1945 disampaikan anggota FUI Ustad Zainuddin saat menemui Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Kamis (21/8). Menurut Zainuddin, pencantuman itu penting untuk menghindari penafsiran terhadap satu agama yang melenceng dari keyakinan mayoritas, seperti terjadi pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Yudi Latif menilai usulan tersebut tidak tepat lagi saat ini. Sebab, yang sekarang harus didesak adalah membangun bangsa yang bersatu dan berdaulat. Dia menduga usulan tersebut sebagai upaya penggunaan simbol agama untuk tujuan tertentu. "Jangan ditarik-tarik lagi," ujarnya.

Mengingat posisi Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai focal point Indonesia sekaligus Chairman pada sidang ASEAN Task Force on Codex (ATFC)  ke 8 yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-28 Mei 2008 di Bukittinggi, Sumatera Barat, maka BSN perlu hadir dalam sidang Special SOM-29th AMAF di Chiang Mai, Thailand, tanggal 5-7 Agustus 2008.

Sidang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Koperasi/Ketua SOM Thailand dan wakilnya adalah Ketua SOM AMAF Vietnam serta dihadiri oleh delegasi wakil dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, Vietnam dan Sekretariat ASEAN, delegasi Indonesia  dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan beranggotakan para wakil dari Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Luar Negeri dan Kepala Pusat  Penerapan Standar dari BSN.

Mereka baru beranjak dewasa. Semangat untuk menimba ilmu masih menggebu-gebu. Siapa sangka keseriusan 45 mahasiswa The Bandung Hotel School (TBHS) memperdalam ilmu pariwasata itu berujung kemalangan. Wajah-wajah belia dan lugu itu menjadi sasaran empuk sindikat trafficking untuk dikirim ke luar negeri sebagai tenaga kerja dengan kedok magang kerja.

Awalnya para mahasiswa itu mengikuti praktik magang kerja sebagai salah satu persyaratan kurikulum TBHS. Namun, ada juga yang mengetahui lowongan itu melalui iklan di media massa Bandung. "Waktu itu saya lihat iklan di media massa. Iklan itu sebenarnya lowongan kerja, tapi berkedok management training," tutur Siti Sekar Nusantari, alumnus Shoreline College Seattle Amerika Serikat, kepada VHRmedia.com, Kamis (26/7).

TOP