Perempuan, Korban Utama Pemanasan Global

Ketika perubahan iklim terjadi, maka perempuanlah yang terkena dampak terbesar. Demikian dikemukakan oleh perwakilan IPF, Ibu Demplon, dalam Testimony: Women Group’s (4/12) yang diselenggarakan oleh IPF di Kampung CSF.

Acara ini memperdengarkan kesaksian-kesaksian perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengenai dampak perubahan iklim di daerah masing-masing. Dalam kegiatan ini, ditampilkan kesaksian perempuan-perempuan dari korban Lapindo, Petani Perempuan Makasar, korban tambang Sulawesi, Sumatra, dan Lampung.

Pada umumnya, mereka menceritakan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami akibat perubahan iklim makin meningkat. Seperti Ibu Atisah Salid yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Won, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penjelasannya, ia mengungkap fakta bahwa pencemaran lingkungan di sepanjang bantaran Sungai Gajah Won, seperti menumpuknya sampah, makin menjadi. Hal ini amat mengganggu aktivitas harian, seperti MCK, warga sepanjang Sungai Gajah Won.

Tak jauh berbeda, Farid Waluyo, pendamping korban lumpur Lapindo menyatakan, telah terjadi pendangkalan Sungai Porong akibat skema pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Porong, seperti diinisiasi oleh pemerintah. Pendangkalan ini makin menyulitkan masyarakat. Mengapa demikian? Karena sungai ini merupakan tulang punggung utama perekonomian masyarakat sekitar. Sejak adanya lumpur Lapindo, masyarakat Porong kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, hingga saat ini, masyarakat sudah tidak menerima lagi air bersih dari pemerintah dan yang tersisa tinggal bantuan air bersih dari Dompet Dhuafa yang akan berhenti pada tanggal 23 Desember mendatang. Korban terparah akibat pendangkalan Sungai Porong tak lain adalah kaum perempuan. Tiap hari, mereka membutuhkan air bersih dalam jumlah yang cukup besar untuk keperluan rumah tangga mereka.

Sementara itu, dari Lampung, khususnya di Lampung Barat, penggundulan hutan dan pembangunan yang masif tanpa memperhatikan lingkungan, memperburuk kondisi lingkungan hidup dan makin memperburuk kehidupan masyarakat. Selain itu, sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak industri akibat lahan-lahan yang berubah menjadi tempat industri. Kondisi ini memicu maraknya perdagangan perempuan dan anak-anak di Lampung Barat. Situasi ini sungguh mengkhawatirkan. Bahkan, media sekalipun, tak menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat Lampung Barat.

Dari Jawa Barat, Dadang (Serikat Petani Jabar) mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian di atas merupakan cerminan bahwa hak-hak masyarakat terampas oleh model pembangunan yang kapitalistik. Negara hanya diatur oleh kaum pemodal-birokrat, tanpa melibatkan kaum miskin. Jika masyarakat terus diam dan apatis, maka kondisi yang menimpa kaum perempuan bakal terus terjadi. Tak mustahil, bakal bertambah dan meluas.